Banyak yang Tak Rela Asuransi Kesehatan Orang Miskin Dibayar Negara

Jakarta, Saat ini asuransi kesehatan menyeluruh atau universal health coverage belum bisa diterapkan di Indonesia. Salah satu hal yang menyulitkan karena masih banyak yang belum rela asuransi orang miskin dibayar oleh pemerintah.

PLT Menkes RI yang juga wamenkes Prof Ali Gufron menuturkan saat ini kondisi negara yang mirip dengan Indonesia dan sudah bisa menjalankan universal health coverage adalah Brazil, Meksiko dan Thailand.

"Ketiga negara ini hampir mirip dengan Indonesia dilihat dari pendapatan per kapitanya, mereka sudah bisa menjalankan tapi di kita lebih kompleks dan dinamis," ujar Prof Ali Gufron dalam acara temu media di Gedung Kemenkes, Jakarta, Kamis (31/5/2012).

Prof Ali menuturkan peserta dari negara-negara ini dibagi menjadi 3 kelompok yaitu kelompok peserta formal pegawai negeri, peserta formal non pegawai negeri serta kelompok peserta informal.

Untuk kelompok peserta formal baik yang pegawai negeri maupun non pegawai negeri membayar iuran asuransi sendiri, sementara yang informal dibayarkan oleh pajak pemerintah. Namun jika ada peserta informal yang menjadi formal, maka ia harus membaya iuran sendiri.

"Hal ini di kita yang sulit karena masih banyak yang tidak rela kalau peserta informal dibayar oleh pemerintah," ujar Prof Ali.

Prof Ali menjelaskan padahal jika peserta informal harus membayar sendiri maka butuh cost untuk mengumpulkannya. Petugas harus mencari dulu dimana para petani tinggal lalu mengumpulkannya satu-satu.

"Misalnya iurannya Rp 10.000 per bulan, kalau informal bayar sendiri bisa jadi cost untuk mengumpulkan yang informal ini sama atau lebih besar dibandingkan dengan iuran yang dibayar," ungkapnya.

Untuk itu penerapan universal health coverage di Indonesia lebih kompleks dan juga dinamis. Prof Ali menuturkan pekerjaan di Indonesia lebih berat karena itu kerjaan Dirjen di sini juga lebih berat.

Universal health coverage menjadi salah satu isu di dalam pertemuan World Health Assembly (WHA) ke-65 di Jenewa, Swiss yang mana sekitar 60 negara mengangkat isu ini untuk meningkatkan akses kesehatan masyarakat.

Beberapa begara meminta ke WHO dalam hal bantuan teknis, meski tidak dijelaskan bantuan seperti apa yang dibutuhkan. Tapi umumnya jika menyangkut teknis maka bisa berupa konsultan, pemikiran pengembangkan atau chanel ke lembaga keuangan.

sumber: www.detik.com